Jajaran Satreskrim baru saja mencatatkan prestasi penting setelah pihak Polisi Bongkar Praktik kecurangan dalam dunia pendidikan yang meresahkan banyak wali murid. Operasi ini dilakukan setelah adanya laporan dari orang tua siswa yang merasa diperas oleh oknum tertentu saat proses pendaftaran masuk sekolah negeri berlangsung. Modusnya adalah menjanjikan kursi kosong melalui jalur belakang dengan syarat membayar sejumlah uang pelicin yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Praktik ini sangat mencederai sistem zonasi dan prestasi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penerimaan murid baru secara jujur dan transparan.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Pungli Penerimaan Siswa ini dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan oknum internal sekolah dan perantara dari pihak luar. Mereka memanfaatkan kekhawatiran orang tua yang takut anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri favorit di wilayah Banten sehingga berani menawarkan jalur instan yang ilegal. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa amplop berisi uang tunai dan daftar nama calon siswa yang masuk melalui jalur tidak resmi tersebut. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk pungutan liar di instansi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan.
Keberhasilan saat Polisi Bongkar Praktik haram ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi pendidikan yang selama ini dianggap penuh permainan. Banyak wali murid yang merasa tidak adil karena anak mereka yang berprestasi justru tersingkir oleh siswa yang memiliki “dana lebih” untuk membeli kursi di sekolah. Keadilan sosial dalam mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang tanpa adanya diskriminasi ekonomi. Polisi berjanji akan mengusut tuntas aliran dana hasil pungli tersebut dan mencari tahu apakah ada keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam skandal memalukan ini.
Oknum yang terjaring dalam kasus Pungli Penerimaan Siswa tersebut kini terancam sanksi pidana korupsi dan pemecatan secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai negeri. Penegakan hukum yang keras ini bertujuan untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga integritas dunia pendidikan dari tangan-tangan kotor. Pihak kepolisian juga membuka posko pengaduan bagi warga lainnya yang pernah merasa menjadi korban pemerasan serupa agar berani melapor tanpa rasa takut akan intimidasi. Marwah sekolah sebagai tempat menanamkan nilai kejujuran tidak boleh dinodai oleh praktik suap-menyuap yang merusak mentalitas pendidik dan orang tua.