Kesuksesan penyelenggaraan acara besar, baik yang bersifat kenegaraan, politik, maupun sosial, sangat bergantung pada jaminan keamanan yang diberikan oleh aparat. Strategi Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan event besar seperti Pemilu, Pilkada, atau kunjungan kenegaraan, dirancang secara komprehensif, multi-lapisan, dan berbasis intelijen. Strategi Polisi ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif, mencegah gangguan keamanan, dan memastikan semua tahapan acara berjalan sesuai jadwal dan regulasi. Keberhasilan implementasi Strategi Polisi menjadi indikator penting stabilitas negara.
Langkah pertama dalam Strategi Polisi adalah perencanaan matang melalui Operasi Terpusat. Sebagai contoh, untuk mengamankan Pilkada serentak di 37 provinsi yang dijadwalkan pada 27 November 2024, Polri meluncurkan Operasi Mantap Praja 2024. Operasi ini melibatkan puluhan ribu personel gabungan dari berbagai satuan, mulai dari Sabhara, Reserse Kriminal, hingga Brimob. Perencanaan ini meliputi pemetaan daerah rawan konflik, penempatan personel di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pengawalan logistik pemilu. Analisis risiko dan penempatan personel harus dilakukan secara rinci, sebagai bagian dari mengukur risiko dan harapan keberhasilan pengamanan.
Strategi Polisi juga sangat menekankan pada komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Pengamanan acara kenegaraan, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali pada tahun 2026, menuntut koordinasi ketat antara Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Paspampres. Sebelum KTT berlangsung (tepatnya pada bulan Agustus 2026), Polri melakukan latihan simulasi pengamanan terpadu selama satu minggu penuh, dengan skenario penanganan teror dan evakuasi VIP. Latihan ini penting untuk mengintegrasikan keterampilan komunikasi dan peran setiap unit, memastikan bahwa respons terhadap insiden dapat dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam.
Selain pengamanan fisik, Strategi Polisi juga mencakup upaya penangkalan isu provokatif di ruang siber, terutama selama masa kampanye Pemilu. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau dan memblokir konten-konten yang berpotensi memicu perpecahan atau SARA, terutama pada tiga minggu menjelang hari pencoblosan. Tugas Krusial Polisi ini bertujuan menjaga suasana psikologis masyarakat tetap tenang dan kondusif. Dengan demikian, Strategi Polisi untuk pengamanan event besar bersifat holistik, menggabungkan kekuatan fisik di lapangan dengan kecerdasan intelijen dan pengawasan ruang siber, demi menjamin proses demokrasi dan kenegaraan berjalan aman dan lancar.