Membangun kepercayaan publik adalah misi esensial bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di tengah dinamika sosial yang kompleks, Polri terus berbenah diri untuk mendekatkan diri dengan rakyat, mengubah citra menjadi sahabat yang dapat diandalkan, bukan sekadar penegak hukum yang ditakuti. Proses ini melibatkan berbagai program dan pendekatan humanis yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada tanggal 10 April 2025, dalam sebuah webinar nasional tentang reformasi birokrasi Polri, Kepala Divisi Humas Polri menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi keberhasilan Polri.
Salah satu pilar dalam membangun kepercayaan publik adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan. Polri berupaya keras untuk memastikan setiap interaksi masyarakat dengan kepolisian, mulai dari pengurusan SIM, STNK, hingga pelaporan tindak pidana, berjalan cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar. Sistem pelayanan daring dan sentra pengaduan terpadu terus dikembangkan untuk memudahkan akses masyarakat. Sebagai contoh, di Polresta Samarinda, sejak Januari 2025, waktu tunggu untuk penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) berhasil dipersingkat hingga rata-rata 15 menit, berkat optimalisasi prosedur dan sistem digital, seperti yang tercatat dalam laporan kinerja pelayanan publik pada 1 Mei 2025.
Selain itu, membangun kepercayaan publik juga dicapai melalui program-program kemasyarakatan yang proaktif. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi garda terdepan dalam mendekatkan Polri dengan warga, melakukan sambang rutin, mediasi konflik kecil, dan mengedukasi tentang keamanan. Mereka hadir sebagai sosok yang akrab dan mudah dijangkau. Pada sebuah kegiatan bakti sosial yang diadakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung, pada 20 Mei 2025, personel Polsek setempat turut membantu warga memperbaiki fasilitas umum, menunjukkan sisi humanis dan kepedulian Polri.
Terakhir, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi vital dalam membangun kepercayaan publik. Polri berkomitmen untuk menindak tegas setiap oknum yang menyalahgunakan wewenang atau melanggar kode etik profesi. Mekanisme pengaduan internal dan eksternal juga diperkuat agar masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan. Dengan upaya yang berkelanjutan dan komitmen nyata, Polri terus berupaya menjadi institusi yang dipercaya, dihormati, dan dirindukan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.