Mengawal aksi demonstrasi adalah tugas yang menuntut profesionalisme dan kepatuhan pada aturan. Polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ada serangkaian Larangan Penting yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan demonstrasi berjalan tertib dan damai.
Pertama dan yang paling utama, polisi dilarang menggunakan kekerasan yang tidak proporsional. Kekuatan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Memukul demonstran yang tidak melakukan kekerasan adalah pelanggaran serius yang tidak dibenarkan.
Polisi juga dilarang menggunakan senjata api dan peluru tajam. Aturan ini sangat ketat. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam situasi yang mengancam nyawa, dan bukan untuk membubarkan massa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban dan mencegah kerugian fatal.
Mengeluarkan kata-kata kotor atau menghina demonstran juga dilarang keras. Polisi harus bersikap sopan dan profesional. Perilaku ini dapat memprovokasi massa dan memperburuk situasi. Komunikasi yang efektif dan non-konfrontatif adalah kunci untuk menjaga ketenangan.
Selain itu, polisi dilarang melakukan penangkapan sewenang-wenang. Penangkapan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prosedur hukum. Setiap orang yang ditangkap berhak untuk diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara.
Polisi juga tidak diperkenankan bersikap partisan atau memihak salah satu kelompok. Mereka harus netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Larangan Penting ini menjaga integritas institusi kepolisian. Keberpihakan hanya akan memicu ketidakpercayaan publik dan ketidakstabilan.
Meskipun dalam situasi tertekan, polisi tidak boleh terpancing emosi. Emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pelatihan bagi anggota Dalmas sangat menekankan pengendalian diri dan profesionalisme dalam menghadapi provokasi.
Tidak diperbolehkan juga melakukan tindakan persekusi atau kekerasan terhadap jurnalis dan petugas media. Jurnalis memiliki hak untuk meliput dan mendokumentasikan peristiwa. Menghalangi tugas mereka adalah pelanggaran hukum dan Larangan Penting yang harus dihormati.
Setiap pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti Komnas HAM atau Propam, memastikan bahwa polisi yang melanggar akan ditindak.