Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan tegas untuk memberantas budaya “86”. Istilah ini merujuk pada praktik negosiasi atau ‘damai di tempat’ yang merugikan. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga integritas institusi. Upaya ini dilakukan demi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Budaya “86” telah lama menjadi sorotan. Praktik ini merusak citra Polri di mata masyarakat. Kapolri sadar bahwa tanpa kepercayaan publik, institusi tidak dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, penghapusan budaya ini menjadi prioritas utama. Ini adalah langkah berani yang harus didukung.
Penghapusan budaya “86” juga bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak boleh ada lagi diskriminasi. Ini adalah esensi dari “Presisi” yang diusung Polri.
Kapolri meminta seluruh jajaran untuk menerapkan sistem yang transparan. Mulai dari proses penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Publik berhak tahu setiap tahapan. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Ini adalah cara yang paling efektif.
Sistem pengawasan internal juga diperkuat. Propam (Profesi dan Pengamanan) diberi wewenang lebih besar untuk menindak oknum yang masih mempraktikkan budaya “86”. Sanksi tegas akan diberikan tanpa pandang bulu. Demi kredibilitas, tidak ada toleransi.
Kapolri juga mendorong anggota Polri untuk menggunakan teknologi. Penggunaan kamera tubuh dan perekaman digital saat bertugas dapat menjadi bukti yang kuat. Ini akan mencegah praktik-praktik negosiasi ilegal. Teknologi menjadi alat untuk menjamin keadilan.
Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Masyarakat diajak untuk tidak menawarkan ‘damai di tempat’. Jika ada oknum yang meminta imbalan, masyarakat didorong untuk melapor. Ini adalah kolaborasi dua arah.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius dari pimpinan Polri. Mereka ingin membawa perubahan yang mendasar. Bukan hanya di permukaan, tetapi hingga ke akar rumput. Ini adalah misi yang berat, namun sangat penting untuk masa depan Polri.
Dengan menghapus budaya “86”, Polri berharap dapat merebut kembali hati masyarakat. Demi kredibilitas, citra institusi harus bersih. Ini adalah jembatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya.